Sosialisasi ini bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Sinjai, Senin (28/12/20) yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Sinjai Irwan Suaib dan sejumlah instansi terkait.
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Dr Andi AP mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan atau untuk menyampaikan informasi bahwa di tingkat provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penanganan anak tidak sekolah sudah memiliki regulasi yaitu pergub nomor 71 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2020.
"Hal ini kita lakukan agar informasi yang ada dalam Pergub itu juga disampaikan kepada seluruh masyarakat bukan hanya di pemerintah daerah atau OPD terkait tapi itu juga bisa disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Sebab menurutnya, berdasarkan data BPS hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 angka anak tidak sekolah di Sulsel itu kurang lebih 160 ribu atau sekitar 8,2%. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang kurang lebih 4.2 juta. Sementara Di kabupaten Sinjai angka anak tidak sekolahnya juga tergolong tinggi yaitu kurang lebih 4 ribu orang atau 8.5% .
"Jadi apa yang kami lakukan ini penting sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama meminimalkan atau mengurngi angka anak tidak sekolah itu kita wujudkan bersama. Minimal ada payung hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana aksinya," ujar Andi.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Sinjai Irwan Suaib memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi atas lahirnya Pergub Nomor 71 Tahun 2020 guna percepatan penanganan angka tidak sekolah.
"Pemda Sinjai akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan kedepan Pemda akan melahirkan juga Perbup untuk penanganan angka tidak sekolah di Sinjai sebagai wujud sinergitas antara Pemprov dan Pemda. Mudah-mudahan juga di tahun 2021 Sinjai menjadi salah satu lokus kerjasama dengan UNICEF dan Pemprov Sulsel, " tuturnya.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar