Kabar gembira ini disampaikan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA), dalam Musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2022 tingkat Kabupaten di ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (30/3/2021)
Menurut Bupati ASA, penilaian PPD tahun 2021 ini dilaksanakan pada Februari lalu. Salah satu kriteria penilaiannya ialah kualitas dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.
"Alhamdulillah kabar baik bahwa Kabupaten Sinjai adalah salah satu Kabupaten yang terbaik dalam PPD tahun 2021 tingkat Provinsi", tandasnya.
Oleh karena itu, Bupati ASA berharap kedepan Kabupaten Sinjai dapat mewakili Provinsi Sulsel dalam PPD tingkat Nasional yang diadakan Bappenas pada tahun-tahun berikutnya.
Terpisah, Kepala Bappeda Sinjai Irwan Suaib yang ditemui membenarkan bahwa kualitas dokumen perencanaan Pemkab Sinjai tahun 2021 memang menjadi salah satu yang terbaik di Sulsel.
"Beberapa waktu yang lalu kami memang mempersentasekan bagaimana perencanaan kita, indikator pelaksanaan perencanaan dan hasil yang dicapai Pemkab dan membuahkan hasil kita salah satu yang terbaik", tandasnya.
Dikatakan, perencanaan sangat penting, karena perencanaan yang baik akan menghasilkan yang baik. Hal itu terbukti dengan kinerja Pemkab Sinjai di tahun 2020 lalu, dimana banyak hal yang sangat menggembirakan karena ada hasil yang telah dicapai.
Sebut saja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat meskipun hanya 1,55 persen. Termasuk peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) yang juga setiap tahunnya meningkat.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 2,67 persen. Telah mencapai kisaran target 1 sampai 4 persen dan jauh di bawah angka Propinsi Sulawesi Selatan yakni 6,31 persen.
Tidak hanya itu, jumlah Penghasilan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tahun 2020 sudah mencapai 45,70 juta rupiah perkapita pertahun. Capaian ini sudah melampaui kisaran target 38 sampai 42 juta rupiah perkapita pertahun.
Lalu, indeks Gini (Gini Ratio) tahun 2020 sebesar 0,372, lebih baik dari propinsi sebesar 0,389 dan nasional 0,381. Termasuk Penilaian BPK atas akuntabiltas laporan keuangan pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai dalam 3 tahun terakhir, wajib dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.
"Ini adalah hal yang menggembirakan bagi kita bahwa beberapa target kinerja makro Pemkab, kita melakukan hal yang baik, dimana kita mampu mendorong sektor-sektor penting yang memang dirasakan oleh masyarakat", jelasnya.
Plt Kadis Kominfo dan Persandian Sinjai ini, berharap melalui Musrenbang ini, penyusunan rencana program kerja kegiatan untuk tahun 2022 minimal sama dengan tahun sebelumnya hingga menjadi tepat sasaran.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar