MC-SINJAI. Belum optimalnya masalah pendistribusian pupuk di Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kendala dalam peningkatan produksi pertanian selama ini.
Masalah penyaluran pupuk ini, kemudian disikapi dengan berbagai
langkah dan upaya kongkrit, diantaranya dengan melaksanakan Rapat
Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Sinjai, H. Tayyeb A. Mappasere, di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, pada Senin (09/02).
Rapat yang di hadiri oleh kepala SKPD terkait, penyuluh pertanian, produsen, distributor dan pengecer pupuk serta kelompok tani ini membahas dua hal pokok salah satunya masalah distribusi pupuk bersubsidi.
Sekda mengatakan masih banyak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi diantaranya pupuk tersebut dijual ke daerah lain seperti Kecamatana Kajuara, Kabupaten Bone.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari rapat koordinasi tersebut diantaranya bagi dinas terkait diharapkan dapat memberikan data tentang jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan realisasi pertanaman, apabila terjadi kekurangan berarti patut dicurigai ada permainan dan akan diproses secara hukum, bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bersama anggota untuk mengecek secara langsung harga pupuk hingga ketingkat pengecer, serta dinas terkait bersama penyuluh dan kelompo tani membuat rincian data kebutuhan pupuk berdasarkan realisasi pertanaman Oktober - Maret tahun 2014 -2015 dan persiapan tanam bulan Maret - September 2015.
Dalam kesempatan itu sekda menekankan kepada pihak-pihak yang terkait bahwa tidak boleh lagi ada keterlambatan pupuk pada musim tanam pada bulan April-Oktober mendatang. (L2).
Sekda mengatakan masih banyak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi diantaranya pupuk tersebut dijual ke daerah lain seperti Kecamatana Kajuara, Kabupaten Bone.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari rapat koordinasi tersebut diantaranya bagi dinas terkait diharapkan dapat memberikan data tentang jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan realisasi pertanaman, apabila terjadi kekurangan berarti patut dicurigai ada permainan dan akan diproses secara hukum, bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bersama anggota untuk mengecek secara langsung harga pupuk hingga ketingkat pengecer, serta dinas terkait bersama penyuluh dan kelompo tani membuat rincian data kebutuhan pupuk berdasarkan realisasi pertanaman Oktober - Maret tahun 2014 -2015 dan persiapan tanam bulan Maret - September 2015.
Dalam kesempatan itu sekda menekankan kepada pihak-pihak yang terkait bahwa tidak boleh lagi ada keterlambatan pupuk pada musim tanam pada bulan April-Oktober mendatang. (L2).
