150 Proyek Pertanian dan Ratusan Bantuan Alsintan, Bukti Nyata Pemkab Sinjai Menuju Ketahanan Pangan

Bantuan Handtraktor Yang Diserahkan Oleh Bupati Sinjai Kepada Kelompok Tani, Sabtu (30/12) di Halaman Kantor Gabungan Pemkab Sinjai

MC-SINJAI, Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu daerah. 

Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur.

Kabupaten Sinjai yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian, membuat pemerintah Kabupaten Sinjai telah fokus menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur pertanian.

Kepala Dinas  Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sinjai Dra.Hj. Marwatiah dalam acara penyerahan sejumlah bantuan alsintan kepada kelompok tani, Sabtu (30/12) mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017 ini, ada sebanyak 150 unit kegiatan infrastruktur pertanian yang telah dilaksanakan di delapan kecamatan di Sinjai.

Proyek tersebut diantaranya pembangunan embung sebanyak  68 unit, long storage  15 unit,  pembangunan parit sebanyak 20 unit dan jalan usaha tani 47 unit.

Selain itu kata Marwah, selama tahun 2017 ini Pemerintah Daerah juga telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian yang terdiri dari handtraktor roda dua sebanyak 167 unit, handraktor roda empat 8 unit, pompa air sebanyak 101 unit, transplanter (alat tanam) 9 unit,  cultivator mesin bajak mini 21 unit dan mesin penggilingan padi sebanyak 5 unit.

"Semua bantuan itu bersumber dari dana APBN reguler, APBN tugas pembantuan, APBD Propinsi Sulsel dan APBD Kabupaten Sinjai," urainya.

Meski demikian, bantuan alsintan tersebut belum mencukupi kebutuhan para petani khususnya mesin handtraktor. Dimana kebutuhan saat ini sekitar 2.266 unit sedangkan yang tersedia saat ini berjumlah 1.006 unit atau masih ada kekurangan 1.260 unit.

Sementara itu Bupati Sinjai.H. Sabirin Yahya mengatakan bahwa program kegiatan maupun bantuan tersebut untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Masih banyak yang perlu kita benahi, Kita tetap berupaya untuk terus membantu peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh petani kita, "katanya usai menyerahkan bantuan alsintan kepada kelompok tani di Halaman Kantor Gabungan Pemkab Sinjai. (AaNd)

Kabupaten Sinjai Raih PPID Award Terbaik Kedua di Sulsel

MC-SINJAI, Kado manis menjelang akhir tahun 2017 diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai yang mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Sulsel sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terbaik kedua Se-Sulsel kategori Kabupaten/kota. 

Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana Sunarkha, kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, H. Firdaus dalam acara Malam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, di Karebosi Condotel, Jumat (29/12/2017) malam.

Dalam laporannya, Ketua KIP Sulsel, Pahir Halim, mengungkapkan keterbukaan informasi merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008, yang telah mengalami empat kali amandemen. 

"Keterbukaan informasi adalah landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik," jelasnya. 

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana Sunarkha, menuturkan pemeringkatan bukanlah pembuktian yang sebenarnya, melainkan bagaimana kebenaran keterbukaan informasi dapat dilakukan.

"Keberadaan komisi informasi merupakan mitra dari badan publik, dengan adanya pemeringkatan ini, tahun depan smua badan publik yang ada, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, H. Firdaus usai menerima penghargaan tersebut, merasa bangga dan sangat berterima kepada OPD dan masyarakat Sinjai yang telah berpartisipasi dalam membangun iklim keterbukaan informasi publik.

"Penghargaan ini merupakan buah dari upaya Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk terus terbuka kepada masyarakat dan akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan agar pembangunan daerah ini berjalan dengan baik," pungkasnya.

PPID terbaik pertama di raih oleh Kabupaten Lutra memenuhi kualifikasi menuju informatif dengan nilai 83,238, disusul  Sinjai, yang memperoleh nilai 75,675 yang juga memenuhi kualifikasi menuju informatif. 

Sementara Kota Makassar, berhasil meraih peringkat 3 dengan kualifikasi cukup informatif. Peringkat keempat adalah Kota Parepare, dan peringkat kelima adalah Kabupaten Barru. (AaNd)

Masalah Sampah di Pulau, Ini Yang Akan Dilakukan Disparbud Sinjai

Salah Satu Spot Wisata Yang ada di Pulau
Kanalo II Kecamatan Pulau IX

MC-SINJAI, Sampah masih menjadi persoalan utama di hampir semua Pulau di Kecamatan Pulau Sembilan. Permasalahan sampah di pulau tentu berbeda dengan permasalahan sampah di daratan luas.

Keterbatasan lahan merupakan hal utama yang paling kentara, sehingga kecenderungan luasnya lautan menjadi alternatif terburuk dilakukan masyarakat.  Sampah, kerap menjadi akar permasalahan buruknya sanitasi lingkungan di pulau kecil.

Kecenderungan masyarakat pulau kecil yang membiarkan sampah organik terpapar di wilayahnya menyebabkan bau busuk yang menyengat. Padahal, pulau kecil merupakan salah satu potensi wisata bahari yang cukup menjanjikan bilamana dikelola secara baik. 

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Andi Mandasini Saleh, Jumat (29/12) membenarkan hal tersebut.  menurutnya persoalan sampah menjadi tanggung jawab semua warga Pulau demi menjaga lingkungan dan ekosistem laut.

"Dalam rangka menjaga lingkungan dan ekosistem pulau dari sampah, Insya Allah pada bulan Januari mendatang kami akan melakukan Kegiatan Gerakan Bersih Pulau di Kecamatan Pulau Sembilan dengan melibatkan adik-adik Mapala Tomanurung," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini tidak hanya gerakan bersih Pulau semata namun ada kegiatan lain yaitu edukasi pengolahan sampah dan pembentukan kelompok peduli sampah.

Diharapkan dengan upaya ini akan menciptakan wilayah pulau yang bersih, dan indah. Selain itu jika kondisi bersih tentu akan membuat wisatawan yang berkunjung menjadi nyaman dan betah berada di Pulau Sembilan. (AaNd)

Pemkab Sinjai Terima 191 Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar

MC-SINJAI, Sebanyak 191 Mahasiswa  Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Angkatan ke 57 Tahun Akademik 2017/2018 tiba di Kabupaten Sinjai guna melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Rombongan KKN tersebut diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Sinjai H. Akmal MS secara resmi di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Jumat (29/12) sore.

Rencananya, 191 mahasiswa yang akan mengabdikan diri selama dua bulan akan disebar pada 24 desa/kelurahan di dua kecamatan yakni Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Selatan.

Dosen Pembimbing, Ilham Hamid S.Ag, M.pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai yang telah berkenan menerima dan memfasilitasi mahasiswa UIN dalam melakukan KKN di wilayah Kabupaten Sinjai.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, karena telah berkenan dan memfasilitasi mahasiswa UIN dalam melangsungkan kegiatan KKN hingga dua bulan kedepan, semoga kegiatan KKN dapat membantu masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Sinjai H. Akmal MS yang mewakili Bupati saat menerima mahasiswa KKN tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan KKN yang nantinya diharapkan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik mahasiswajuga bagi pemerintah daerah/masyarakat dalam pemecahan masalah yang ada.

Olehnya itu, Ia berharap agar pelaksanaan KKN dilaksanakan sebaik mungkin dan benar-benar mengabdi sesuai dengan apa yang diprogramkan serta dapat menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Program KKN adalah akan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya selama dibangku kuliah," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Camat Sinjai Timur Tamsil Binawan, Camat Sinjai Selatan Agus Salam dan beberapa Kepala Desa. (AaNd)

ASN di Sinjai Dapat Tambahan TPP

Kepala BKPSDMA Sinjai, Haerani Dahlan S.Ip M.Si

MC-SINJAI, Mulai tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sinjai akan memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada aparatur pemerintah. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja ekstra.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manuasia Aparatur (BKPSDMA) Sinjai, Haerani Dahlan saat ditemui Jumat (29/12) mengatakan bahwa besarnya nilai TPP yang diterima oleh ASN akan mengacu pada dua indikator yakni kedisiplinan dan kinerja.

"Semua PNS akan memperoleh TPP kecuali tenaga fungsional guru dan kesehatan. Jadi Absensi PNS nanti akan dinilai ketat karena besarnya TPP yang diterima berdasarkan kehadiran sebesar 40 persen dan kinerja 60 persen," jelasnya.

Untuk itu ia mengharapkan kepada semua PNS diawal tahun sudah membuat perjanjian kinerja yang nantinya akan dinilai perbulan sebab capaian kinerja akan mempengaruhi besarnya TPP yang diterima.

"Misalnya di bulan januari nanti ada kegiatan yang ditargetkan berjalan 50 persen tapi kenyataanya hanya 40 persen yang berjalan sehingga otomatis besaran TPP yang diterima berkurang," bebernya.

Sementara itu, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Sinjai, M. Janwar mengatakan melalui penilaian kinerja, maka diharapkan pegawai yang bekerja ekstra akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan pegawai yang hanya bekerja biasa-biasa saja.

Kebijakan pemberian TPP ini mengacu pada Peraturan Menpan-RB no 64 tahun 2011 tentang pedoman penataan sistem kinerja PNS. 

"Jika Tunjangan ini diterapkan secara otomatis semua honor akan dihapus, dan secara anggaran model TPP akan lebih menghemat anggaran APBD," katanya. (AaNd/AK)

Bupati Harap Bantuan Kepada Nelayan Tidak Disalahgunakan

MC-SINJAI, Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada nelayan di Balai Pertemuan Nelayan Kompleks TPI Lappa Kabupaten Sinjai, Jumat (29/12).

Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan berupa 5 unit kapal terdiri atas 5 GT, 10 GT dan 20 GT, 1 unit kapal pengawas kepada pokmaswas, mesin pompa air, alat tangkap jaring dan 11 unit sampan fiber.

Selain itu Bupati juga menyerahkan mesin pembuat pakan kepada 3 kelompok pembudidaya ikan serta menyerahkan bantuan klaim asuransi nelayan masing-masing sebesar Rp 20 juta dan Rp 160 juta.

H. Sabirin berharap dengan diberikannya bantuan ini dapat meningkatkan usaha para nelayan dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan produksi tangkap serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

"Saya harap seluruh bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jangan dipergunakan untuk menangkap ikan secara ilegal seperti dengan cara membius atau mengebom ikan," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Ir. Sultan H Tare mengatakan bahwa bantuan ini berjumlah 10 item yang anggarannya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, APBD Propinsi Sulsel dan APBD Kabupaten Sinjai tahun 2017. (AaNd)

DPRD Sinjai Tetapkan 3 Ranperda

MC-SINJAI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menyerahkan kembali 3 ranperda yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rapat Paripurna di yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sinjai, Kamis (28/12).

Penyerahan Ranperda tersebut dilakukan Wakil Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin kepada Wakil Bupati Sinjai, H. Andi Fajar Yanwar.

Wakil Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin menyampaikan bahwa 3 ranperda tersebut telah melalui proses atau tahapan-tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.

"Rapat paripurna hari ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses pembahasan atas ketiga ranperda tersebut, kita berharap setelah ketiga ranperda ini ditetapkan menjadi perda dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah," ungkapnya.

Sementara, Wakil Bupati Sinjai H Andi Fajar Yanwar dalam sambutannya mengatakan bahwa Penyerahan kembali 3 ranperda yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD menjadi peraturan Daerah diantaranya  ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ranperda tentang retribusi tera/tera ulang dan 

Ranperda tentang rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sinjai tahun 2017-2037.

"Walaupun pembahasan 3 ranperda relatif singkat, namun saya percaya materi dalam perda ini tetap sesuai kualifikasi yang diharapkan serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya," katanya.

Selanjutnya Wakil Bupati meminta krpada perangkat daerah terkait untuk melakukan persiapan guna memenuhi amanat tiga perda ini dengan baik.

"Saya minta agar semua pihak yang berkepentingan atau memiliki tugas pokok yang berkaitan materi perda ini untuk segera menyusun dan mempersiapkan peraturan pelaksanaanya serta menyiapkan Sumber daya manusia pelaksana sehingga dalam waktu tidak terlalu lama ketiga perda ini dapat kita aplikasikan serelah mendapatkan evaluasi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi," ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Forkopimda, para anggota DPRD Sinjai, Pelaksana Tugas Sekda,  para Asisten dan staf Ahli Bupati Sinjai, Para Kabag, para pimpinan OPD dan Camat. (AaNd)

Rastra 2018 Disalurkan dengan Mekanisme Baru

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sinjai, A. Tenri Rawe

MC-SINJAI, Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah sistem subsidi untuk beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan sosial (bansos) rastra per 1 Januari 2018. Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat.

Kepala Bagian Perekonimian Setdakab Sinjai, A. Tenri Rawe dalam Rapat Evaluasi Rastra di Ruang Pola Kantor bupati Sinjai, Rabu (27/12) mengatakan bahwa transformasi ini sesuai dengan arahan Presiden agar seluruh bantuan sosial diberikan secara non tunai melalui sistem perbankan, sehingga Pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan.

"Dalam penyaluran beras untuk warga miskin tahun depan menfalami tranformasi jika beberapavtahun sebelumnya melalui subsidi yang dinamakann beras miskin (raskin) kemudian dua tahun terakhir menjadi beras sejahtera (rastra) dan mulai tahun depan tidak disubsidi lagi alias gratis melalui program bansos rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ungkapnya.

Andi Tenri menjelaskan bahwa jika sebelumnya rastra yang disalurkan dengan jatah 15 Kg beras dan subsidi Rp. 1600 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) / bulan, dalam Bansos rastra yang disalurkan secara gratis ini masing-masing KPM akan menerima 10 Kg beras/bulan.

"Program bansos rastra ini akan diberlakukan mulai bulan Januari hingga bulan Juli dan setelah itu dilanjutkan dengan sistem BPNT," katanya.

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong yang bekerja sama dengan Bulog dan Bank Himbara.

Sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi, yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan. (AaNd)

Bupati Sinjai Serahkan Bantuan Bagi Korban Puting Beliung di Pulau IX

MC-SINJAI, Usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah di Mesjid Zatun Bayan, Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya memantau rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terjaan puting beliung, pekan lalu di Pulau Burung Loe Desa Buhung Pitue Kecamatan Pulau IX, Selasa (26/12).

Selain memantau kondisi rumah korban, Bupati yang didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sinjai, memberikan bantuan kepada tiga Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berupa uang tunai dan peralatan dapur.

H. Sabirin Yahya mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terkena musibah.

"Ada tiga rumah  yang terkena pohon asam yang tumbang akibat angin puting beliung beberapa waktu lalu dan kita berikan bantuan dana maupun alat dapur sesuai kebutuhan mereka, semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya.

Bupati juga berharap kepada seluruh warga Kecamatan Pulau IX untuk tetap mewaspadai bencana di musim penghujan ini dan berharap masyakat selalu mendapatkan informasi terkait cuaca.

"Sekarang sudah ada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk, semoga kelompok ini dapat memberikan informasi cuaca kepada masyarakat terkait kondisi cuaca agar mereka siap jika terjadi cuaca buruk," tandasnya.

Sementara itu Kepala BPBD Sinjai A. Junaedi Mustafa menfatakan bahwa ketiga KK yang menerima bantuan tersebut masing-masing atas nama Firdin, Roslan dan Daeng Malimpo.

"Total dana yang kita salurkan Rp. 7,5 juta, jadi masing-masing KK dapat Rp. 2,5 juta ditambah masing-masing alat dapur," katanya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati kemungkinan terjadinya bencana dan berharap warga segera melaporka kepada Posko bencana jika terjadi musibah.

Pada Pekan lalu, Bupati Sinjai juga menyerahkan bantuan dana darurat bencana sebesar Rp 58,5 juta yang bersumber dari APBD tahun 2017 kepada Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat. (AaNd)

Dua Cabor Baru Resmi Masuk KONI Sinjai

Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya Saat menghadiri Pengukuhan sekaligus Rapat Tahunan KONI Sinjai, Sabtu (23/12)

MC-SINJAI, Dua cabang olahraga yakni taekwondo dan petanque resmi terdaftar dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sinjai.

Ketua KONI Sinjai Suhardiman Senin, (25/12) mengatakan kedua cabang olahraga tersebut telah memenuhi syarat untuk masuk dalam induk organisasi olahraga ini.

Kedua cabang olahraga tersebut, lanjut dia, resmi masuk dalam kepengurusan KONI Sinjai melalui pengesahan dalam rapat anggota tahunan, pada Sabtu (23/12) kemarin.

"Permohonan kedua cabang tersebut diterima dan telah disahkan dalam RAT dan sudah memiliki kepengurusan," katanya.

Kepengurusan kedua cabang olahraga tersebut masing-masing Persatuan Taekwondo Indonesia (PTI) dan Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI).

Dengan disahkannya dua cabang olahraga tersebut maka jumlah keanggotaan KONI Sinjai saat ini berjumlah 26 cabang olahraga. (AaNd)

Lolos Ke Porda, Cabang Olahraga Renang Sinjai Raih Peringkat 4 Dalam Peroleh Medali

MC-SINJAI, Pelaksanaan Pra Porda cabang olahraga Renang telah yang dipusatkan di Kolam Renang Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar resmi berakhir, Ahad (24/12).

Tim Pra Porda Kabupaten Sinjai berhasil menduduki peringkat keempat dalam perolehan medali yang diikuti oleh 21 kabupaten/kota Se-Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sinjai meraih empat medali emas dan satu medali perunggu, berada dibawah Kabupaten Kepulauan Selayar yang meraih juara umum disusul Kota Makassar dan Kabupaten Toraja Utara.

Empat medali emas yang diraih, semuanya diborong oleh Nayah Nurul Qalbi yang masing-masing turun pada nomor 800 meter gaya bebas putri, 1500 meter gaya bebas putri, 200 meter gaya dada putri dan 400 meter gaya bebas putri, sedangkan medali perunggu diraih Muh. Sultan Ismail di kategori nomor 800 meter gaya bebas putra.

Pengurus Cabang PRSI Kabupaten Sinjai, Lutfi Hidayat mengaku bersyukur atas prestasi yang ditorehkan atlet atlet renang Sinjai yang berhasil  lolos ke ajang Porda do Kabupaten Pinrang tahun 2018 mendatang.

“Ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan semua ini berkat dukungan dari Pemerintah Daerah, KONI Sinjai, Dispora dan seluruh masyarakat Sinjai” Ujarnya.

Lutfi juga berpesan kepada para atlet untuk terus menggenjot latihan disisa waktu yang ada sebelum gelaran Porda Sulsel di Pinrang.

“Ujian sebenarnya nanti di Porda SulSel yang akan digelar di Kabupaten Pinrang, semoga waktu yang tersisa para atlet bisa memperbaiki limit waktu sehingga bisa meraih medali dalam ajang porda nantinya.” kata Lutfi.

Pelaksanaan Pra-porda renang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2017 ini diikuti oleh ratusan perenang terbaik dari setiap daerah di Sulsel. (AaNd)

KONI Sinjai Ajukan Diri Tuan Rumah PORDA 2022, Ini tanggapan KONI Sulsel

Ketua KONI Sinjai Suhardiman S.Pd

MC-SINJAI, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sinjai berharap agar Kabupaten Sinjai dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVII Tahun 2022 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KONI Sinjai Suhardiman usai dilantik oleh Wakil Ketua Umum I KONI Propinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Ambas Syam, di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Sabtu (23/12).

"Berbagai pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang cukup memadai dan memungkinkan Kabupaten Sinjai dapat menjadi tuan rumah porda setelah Kabupaten Pinrang, kalau bukan kita siapa lagi," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut H. Ambas Syam menyampaikan apresiasi atas keseriusan Kabupaten Sinjai untuk menjadi tuan rumah pada pelaksanaan ajang olahraga empat tahunan ini.

Menurutnya, KONI Propinsi Sulsel akan membentuk tim penjaringan untuk memantau kesiapan kabupaten/kota yang siap menjadi tuan rumah porda.

"Sinjai sudah beberapa kali mengusulkan menjadi tuan rumah Porda, Tim yang telah dibentuk nantinya akan jalan-jalan ke daerah untuk melihat sarana olahraga, sudah ada beberapa yang mengajukan diri salah satunya kota Pare-pare," jelasnya.

Sementara itu Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya menyampaikan bahwa untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Porda  perlu ada kebersamaan antara pengurus KONI dan seluruh stakolder yang ada di Sinjai.

"Kami harap ini menjadi catatan, kalau mau jadi tuan rumah kita optimalkan persiapan kita baik dari segi teknis,  infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, jika itu sudah siap kenapa kita tidak bisa jadi tuan rumah?," tuturnya. (AaNd)

Pengurus KONI Kabupaten Sinjai Periode 2017-2021 Dilantik

Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Sinjai Periode Tahun 2017-2021

MC-SINJAI, Wakil Ketua Umum I KONI Propinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Ambas Syam melantik sekaligus mengukuhkan struktur kepengurusan KONI Kabupaten Sinjai periode 2017-2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Sabtu (23/12).

Pengukuhan ditandai penyerahan pataka dan penandatanganan SK KONI Kabupaten Sinjai oleh Ketua KONI terpilih Kabupaten Sinjai Suhardiman bersama Wakil Ketua Umum I KONI Propinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Ambas Syam.

Pelantikan ini dihadiri Bupati Sinjai, H Sabirin Yahya, Ketua DPRD Sinjai Abd. Haris Umar, Anggota Forkopimda, Pelaksana Tugas Sekda Sinjai, para pimpinan OPD dan para Ketua Pengcab olahraga yang ada di Sinjai.

Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengurus KONI yang baru ini bisa memberikan semangat dan motivasi,  inovasi dengan mencetuskan ide-ide gemilang  dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di Sinjai.

"Saya yakin dan percaya kemampuan itu ada pada bapak dan ibu sekalian pengurus kONI yang baru," jelasnya

Wakil Ketua Umum I KONI Sulsel Drs. H. Ambas Syam berharap kepada para Pengurus yang baru dikukuhkan agar dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Ia menambahkan bahwa hal pokok yang harus dicermati oleh pengurus KONI yakni pembinaan organisasi yang baik, diskripsi tugas pokok dan pembaguan kerja pengurus serta pembinaan prestasi olahraga dengan terencana, terprogram dan berkelanjutan.

Sementara itu Ketua KONI Sinjai Suhardiman menyampaikan bahwa komposisi kepengurusan yang telah terbentuk merupakan keterwakilan pelaku olahraga yang dilatarbelakangi oleh disiplin ilmu yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing sesuai tupoksinya, terlebih dalam pembinaan prestasi olahraga di Sinjai. (AaNd)

Ini Alasan Kemensos Salurkan PKH Dalam Bentuk Non-Tunai

MC-SINJAI, Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir Kemensos, Dr. Hayat M.Si didampingi Anggota DPR RI  Drs.H. Samsu Niang dan  Bupati Sinjai menyalurkan Bantuan Sosial Nontunai Program Keluarga Harapan tahun 2017 untuk Kabupaten Sinjai, Jumat (22/12).

Pada penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Nontunai tahun 2017 berlangsung di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Sinjai. Jumlah penerima sebanyak 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 4.469 KPM yang ada di Kabupaten Sinjai.

Dr. Hayat menjelaskan bahwa Kemensos  secara langsung turun menyalurkan bantuan ini untuk melihat secara langsung apakah layak atau tidak penerima PKH serta ingin melihat proses penerimaan bantuan sejak diberlakukan secara non tunai.

Hayat mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial nontunai ini menggunakan sistem kartu yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai "e-wallet" yang dapat menyimpan data penyaluran PKH serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

Dalam menerapkan kebijakan itu, Kemensos merangkul Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan BTN.

Ia menyebutkan, alasan pihaknya menyalurkan secara non tunai adalah untuk mengedukasi penerima PKH untuk terbiasa menabung. Diharapkan penerima PKH bisa menyimpan sisa bantuan yang diberikan dan tersimpan di dalam rekening.

"Jika sebelumnya dilakukan secara tunai maka ada indikasi terjadinya pemotongan dilapangan, sehingga dengan secara non tunai tidak ada lagi, selain itu mereka sudah memulai belajar menabung," ujar Dr. Hayat. (AaNd)

Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Sinjai Dilantik

MC-SINJAI, Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Sinjai periode 2017-2021, resmi dilantik oleh Wakil Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (Asprov) Sulawesi Selatan, Ahmad Susanto, Jumat (22/12) di Gedung Pertemuan Sinjai.

Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya yang hadir menyaksikan pelantikan ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Sinjai merupakan bentuk penyegaran organisasi yang juga sekaligus merupakan saat yang baik untuk melakukan konsolidasi dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet Futsal Sinjai.

"Saya berharap agar para pengurus Asosiasi Futsal Sinjai yang baru dapat bekerja dengan baik, profesional serta penuh tanggung jawab dalam membina dan meningkatkan prestasi atlet di cabang olahraga futsal sehingga kedepan diharapkan mampu mencetak prestasi yang lebih baik," katanya.

Ssmentara itu Ketua AFK Sinjai Ir. H. Haris Achmad yang baru dilantik mengatakan bahwa kepengurusan AFK yang dilantik merupakan kepengurusan pertama terbentuk berdasarkan hasil kongres 1 AFK Sinjai.

"Kami berterima kasih kepada Pemkab Sinjai atas perhatian yang cukup besar pada olahraga futsal yang dibuktikan dengan dibangunnya sebuah sarana lapangan futsal semi indoor yang berstandar nasional," ungkapnya.

Selaku Ketua terpilih ia mengharapkan bantuan dan dukungan kepada semua pihak utamanya dari pemerintah kabupaten dan para pencinta olahraga futsal.

H. Haris juga mengajak kepada seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bahu membahu menjadikan olahraga futsal sebagai olahraga populer yg berprestasi.

Sekedar diketahui, beberapa perestasi yang dicapai AFK Sinjai yaitu juara 3 pada ajang Kejurda Futsal Sulsel di Makassar dan sudah meraih tiket  lolos pada Porda 2018 di Pinrang.

Pelantikan ini dihadiri oleh Perwakilan Anggota Forkopimda Sinjai, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sinjai, Drs.H. M. Yassin Amin, dan para Kabag Setdakab dan beberapa pimpinan OPD Lingkup Pemkab Sinjai. (AaN)

Kemensos Serahkan Bantuan Rp 38 Milyar untuk PKH Sinjai

MC-SINJAI, Sebanyak 4.469 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sinjai menerima bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI.

Penyerahan dana PKH secara simbolis dilakukan oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir Kemensos, Dr. Hayat M.Si didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI, Drs H. Samsu Niang  di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Jumat (22/12).

Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir Kemensos, Dr. Hayat M.Si menjelaskan bahwa PKH sudah berhasil menurunkan presentase kemiskinan secara nasional dan nantinya diharapkan PKH dapat memutus siklus kemiskinan pada Keluarga penerima manfaat PKH.

"Tahun depan akan ada program lain selain PKH dan kita harap dukungan semua pihak di daerah sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak masuk dalam program ini, karena tahun depan jumlah penerima manfaat akan bertambah," katanya.

Sementara itu Anggota DPR RI H. Samsu Niang mengatakan bahwa program  pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial non tunai PKH merupakan salah satu program nawacita dari pemerintah pusat.

Program ini terus bsrlanjut dan bahkan untuk tahun 2018 mendatang Pwmwrintah Pusat akan meningkatkan jumlah penerima manfaat bantuan sosial yang pada tahun 2016 berjumlah 6 juta penerima manfaat akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima manfaat di tahun 2018.

"Ini yang dinamakan esensi kepemimpinan yaitu sebelum rakyat meminta, pemerintah sudah memberikan. Khusus di Sinjai Untuk tahun 2018 kita tingkatkan jumlahnya menjadi 11 ribu orang peneri bantuan," ujarnya.

Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya menyampaikan  program penanggulangan kemiskinan yang digelontorkan oleh pemerintah ke Kabupaten Sinjai berjumlah 10 program kegiatan dengan nilai bantuan Rp. 38 milyar.

"Ini patut kita syukuri  bersama mengingat manfaat ini dampaknya sangat positif dirasakan oleh masyarakat kita, olehnya itu sata ucapkan terima kasih kepada Kemensos dan DPR RI atas bantuan ini," ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sinjai Abd. Haris Umar, Anggota Forkopimda Sinjai, Pelaksana Tugas Sekda Sinjai, para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan OPD dan para Camat. (AaNd)

Pagu Dana Desa Tahun 2018 Meningkat

MC-SINJAI, Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya menyerahkan Pagu anggaran desa kepada kepala desa se-Kabupaten Sinjai. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada sembilan perwakilan kepala desa, di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Jumat (22/12).

Dalam sambutannya, H. Sabirin menyampaikan bahwa dalam APBD Sinjai tahun 2018 didalamnya terdapat item ADD dan Dana Desa yang totalnya Rp. 116,6 milyar, jumlah ini  meningkat sebesar Rp. 2 milyar lebih dibanding pagu anggaran desa tahun 2017.

"Untuk itu saya berharap anggaran ini dapat mendorong Pemerintah Desa dalam menggunakan dana desa secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa khususnya kebutuhan yang berskala prioritas," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Porsi porsi APBD yang diperuntukan untuk pilkada tahun depan Rp. 25 milyar menyebabkan pagu bagi setiap OPD menurun, akan tetapi anggaran desa tetap meningkat.

"Hal ini sesuai visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yakni membangun dari desa, karena membangun dari desa dengan sendirinya masyarakat kota juga akan sejahtera," tuturnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Sinjai, A. Yusran Maddolangeng mengatakan bahwa meski jumlah pagu tahun ini meningkat, namun jumlah pagu yang diterima oleh masing-masing desa berbeda.

"Meski pagu dana desa meningkat, jumlah dana masing-masing desa bervariasi, ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang turun dibanding tahun 2017," katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas Sekda Sinjai Drs. Akbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinjai A. Zainal Arifin Nur, para Camat dan Seluruh Kepala Desa. (AaNd)

Aparat Pemerintah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Rutin

MC-SINJAI, Sejumlah aparatur Pemerintah baik PNS maupun non PNS di Lingkup Sekertariat Daerah (Setdakab) Sinjai kembali menjalani pemeriksaan Kesehatan atau diistilahkan  Aparatur Pemerintah Sehat (Pamer Sehat) yang berlangsung di Lobby Kantor Bupati Sinjai, Jumat (22/12).

Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan bagi aparat lingkup Pemkab Sinjai untuk mengetahui kondisi kesehatan aparat pemerintah.

Pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan dasar yaitu tekanan darah, berat badan, tinggi badan, cek kolesterol dan kadar gula darah.

Dari hasil cek kesehatan secara rutin ini diharapkan dapat mencegah atau mengurangi potensi penyakit tidak menular.

Tim Pamer Sehat terdiri dari  kader  Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan dari Puskesmas Balangnipa termasuk dokter.

Dari pantauan Media Center Sinjai, bukan hanya aparat pemerintah di lingkup Sekertariat Daerah Sinjai yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetapi sejumlah Kepala Desa yang hadir untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa juga ikut memeriksakan kesehatannya. (AaNd)

PLT Sekda Pimpin Rapat Evaluasi Pelayanan BPJS, Ini Yang Dibahas..!!!

Rapat Evaluasi Pelayanan BPJS di Ruang Kerja Sekda Sinjai, Kamis (21/12)

MC-SINJAI, Banyaknya keluhan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pelayanan BPJS yang belum maksimal, Pemerintah  Kabupaten Sinjai menggelar rapat evaluasi pelayanan BPJS di Ruang Kerja Sekda Sinjai, Kamis (21/12).

Rapat yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekda Sinjai, Drs. Akbar dihadiri oleh Kepala BPJS Sinjai Abd. Jabbar, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Setdakab dr. Hj. Nikmat B Situru, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan san Aset Daerah Sinjai Dra.Hj. Ratnawati Arif, Kepala Bappeda Sinjai A. Ilham Abubakar, Pimpinan OPD terkait  serta para Kabag Setdakab Sinjai.

Pelaksana Tugas Sekda Sinjai, Drs. Akbar saat ditemui usai rapat menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain terkait pengaktifan  kepesertaanBPJS Mandiri.

"Saya sudah sampaikan tadi ke pihak BPJS agar kepesertaan  bisa langsung dilayani ketika sudah diaktifkan, tidak mesti menunggu sampai 14 hari lagi," jelasnya.

Hal lain yang dibahas adalah meminta agar pihak BPJS untuk tetap melayani pasien peserta BPJS yang mengalami kecelakaan tunggal. "Jangan saling lempar kewenangan dengan pihak Jasaraharja," katanya.

Sementara itu terkait belum dilakukannya penandantangan MoU dengan pihak BPJS untuk kepesertaan PBI APBD untuk tabun 2018, pihaknya bersama BPJS masih perlu melakukan koordinasi dan  ada membicarakan hal-hal yang harus disepakati demi penyempurnaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

Selain itu dalam rapat ini juga dibahas terkait evaluasi dari Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). (AaNd)

Jelang Ops Lilin, Polres Sinjai Gelar Rakor Lintas Sektoral

MC-SINJAI, Dalam rangka kesiapan Operasi Lilin  Pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 Polres Sinjai melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral bertempat di Ruang lobby Pratisara Wirya Mapolres Sinjai, Rabu (20/12).

Kapolres Sinjai. AKBP Ardiansyah menyampaikan bahwa perlu langkah antisipasi menjelang hari natal dan tahun 2018, utamanya masalah gangguan keamanan seperti pelaku teror, dengan meningkatkan patroli.

"Kita tidak ingin di pergantian tahun baru  ada sesuatu hal yang terjadi makanya kami sangat berharap bantuan dan dukungan dari semua unsur agar turut andil dalam menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan  pergantian tahun baru," katanya.

Ketua DPRD Sinjai Abd. Haris Umar berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan seluruh pihak bersinergi dalam mengantisipasi gangguan keamanan menjelang natal dan tahun baru.

Sementara itu, Dandim 1424 Sinjai Letkol Czi Gunawan Susianto menyampaikan bahwa pihaknya siap memback up terhadap Operasi Lilin 2017 dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2017, Polres Sinjai menyiapkan 3 (tiga) Pos yaitu 2 (pos) pengamanan yaitu pos PAM Bonto dan pos PAM Bikeru serta 1 (satu) pos pelayanan Pasar Sentral.

Kegiatan ini dihadiri oleh Abggota Forkopimda, dan beberapa Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) terkait. (AaNd)

Pemkab Sinjai dan BPJS Belum Perpanjang MoU Kepesertaan PBI APBD Tahun 2018

MC-SINJAI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Sinjai dan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sinjai hingga saat ini belum menandatangi MoU terkait kepesertaan jaminan kesehatan atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan menggunakan anggaran APBD untuk tahun 2018.

Kepala Dinas Sosial Sinjai, Dr. H. Mukhlis Isma dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesra, pekan lalu mengatakan bahwa hingga saat ini perpanjangan perjanjian kerjasama antara Pemkab dan BPJS Kesehatan belum dilakukan sehingga jika tidak dilakukan pada akhir tahun ini maka pelayanan kesehatan khususnya PBI yang dibiayai APBD Kabupaten akan terputus mulai tahun depan.

"Kita belum melakukan penandatangan MoU sampai saat ini, dimana peserta PBI kembali harus di SK'kan agar  ada dasar kerjasama, sebab jika tidak maka pelayanan terputus di kepesertaan PBI yang dibiayai APBD Kabupaten. Jadi harus sesegera mungkin sebelum akhir tahun," ungkapnya.

Perjanjian kerjasama ini harus segera dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setdakab Sinjai dan BPJS cabang Sinjai. "Jadi kami di Dinas Sosial menyiapkan datanya," jelasnya.

H. Mukhlis  Isma menambahkan bahwa jumlah kepesertaan PBI BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau APBN saat ini berjumlah 83.228 jiwa sedangkan PBI yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 51.052 jiwa.

Menanggapi hal itu Asisten Admnistrasi Umum Setdakab Sinjai, H. Akmal meminta kepada Bagian Kesra Setdakab agar segera menindaklanjuti  dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak BPJS. (AaNd)

Pelayanan PATEN, Sangat Srategis di Daerah Pulau

Camat Pulau IX Andi
 Adityawarman Atmapoetra (kedua dari kanan)

MC-SINJAI, Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sinjai saat ini gencar melakukan sosialisasi penerapan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).

Penerapan sistem pelayanan ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh kecamatan, baik pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Camat Pulau IX, A. Adityawarman Atmapoetra saat menghadiri rapat sosialisasi sistem PATEN di Aula Gedung B Kantor Bupati Sinjai, Senin (18/12) mengatakan bahwa sistem pelayanan PATEN sangat cocok diterapkan di Kecamatan Pulau IX yang memiliki beberapa Pulau dengan kondisi geografis yang cukup sulit

"Kondisi geografis yang demikian tentu akan menyulitkan untuk pengurusan administrasi dan perijinan bila harus ke kabupaten. Kesulitan tersebut dijawab dengan solusi berupa program PATEN," katanya. 

Dengan adanya PATEN ini warga nantinya  tidak perlu mengurus segala sesuatunya di tingkat kabupaten tapi cukup di tingkat kecamatan saja.

A. Aditya menambahkan, alangkah strategisnya jika sistem pelayanan yang ada di kecamatan terintegrasi dengan pelayanan di setiap desa melalui Sistem manajemen Administraai desa (si mamad). (AaN)

Sinjai Terima DIPA 2018, Rp 1,1 Triliun

MC-SINJAI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dan transfer ke daerah dan dana desa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp 1,1 triliun. 

Penyerahan yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dilakukan langsung oleh Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo kepada Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (18/12/2017).

Syahrul menjelaskan, penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 pada 6 Desember lalu oleh Presiden RI di Bogor.

"DIPA diserahkan lebih awal agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu dan dapat memberikan dampak ganda yang lebih besar bagi pembangunan perekonomian Sulawesi Selatan," kata Gubernur Sulsel dihadapan para bupati/walikota se-Sulsel. 

Untuk tahun anggaran 2018, kata Syahrul, total APBN yang dialokasikan ke Sulsel mencapai Rp 51,14 triliun lebih dan mengalami peningkatan sebesar 8,05 persen dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 47,33 triliun lebih. 

"Besarnya APBN untuk Sulsel adalah wujud kepercayaan pemerintah pusat atas prestasi Sulsel dalam pengelolaan keuangan, pelayanan atas dasar publik, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kekompakan para bupati dan walikota se-Sulsel," tambah gubernur dua periode ini. 

Pada kesempatan ini, Gubernur Sulsel juga menyerahkan penghargaan kepada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel atas sinergitasnya dengan Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Sulsel.

Turut hadir Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono, Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Ketua DPRD Sulsel HM Roem. (AaNd)