MC-SINJAI, Komisi I DPRD Sinjai bersama Pemkab Sinjai kembali menggelar rapat kerja merespon anspirasi dari beberapa organisasi yang tergabung dalam LBH Sinjai, KAHMI dan HMI Sinjai terkait program BPJS di Kabupaten Sinjai, Senin (27/6) pagi tadi.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Musawir dan dihadiri oleh anggota Komisi I DPR, Sekda Sinjai dan beberapa Kepala SKPD serta beberapa ormas selaku pembawa anspirasi.
Ketua Komisi I DPRD Sinjai Musawir mengatakan bahwa program BPJS yang saat ini masih menjadi polemik utama di kalangan masyarakat Sinjai diharapkan ada solusi kongkrit.
Ketua LBH Sinjai, Ahmad Marsuki dalam anspirasinya menyampaikan agar Pemerintah memutuskan kotrak kerja dengan BPJS dengan mengembalikkan program jamkesda yang dapat melayani seluruh masyarakat Sinjai.
Selain itu, dia menyoroti jumlah masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 52 % dari jumlah penduduk Sinjai melalui program bantuan BPJS.
Sekda Sinjai. H. Taiyeb A. Mapassere menanggapi hal tersebut mengutarakan bahwa hingga saat ini Pemkab Sinjai masih mengacu pada aturan dari pemerintah pusat dan pihaknya masih menunggu balasan surat dari Kemendagri terkait rencana pengalihan kembali ke program jamkesda.
Sementara banyaknya warga miskin yang didata oleh Pemerintah Desa, pihaknya melalui instansi terkait akan segera melakukan verifikasi faktual. (AaNd)
Sementara banyaknya warga miskin yang didata oleh Pemerintah Desa, pihaknya melalui instansi terkait akan segera melakukan verifikasi faktual. (AaNd)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar