MC-SINJAI, Rapat kerja pihak pemerintah daerah dan Legislatif Sinjai terkait program BPJS yang selama ini menjadi polemik baik dari kriteria PBI, besarnya premi maupun pelayanan mulai menemui jalan keluar.
Celah hukum yang selama ini belum ditemukan oleh Pemkab maupun Legislatif agar pelayanan kesehatan gratis secara menyeluruh dapat diberikan kepada masyarakat mulai dikaji.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera Sinjai, H. Abdul Salam Daeng Bali mengungkapkan bahwa untuk menjalankan visi misi bupati Sinjai yang tertuang dalam RJMD Sinjai terkait kesehatan gratis, ia mengusulkan adanya program lain yang diusulkan oleh Pemkab Sinjai untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan dalam pelayanan kesehatan gratis tanpa menghapus program BPJS.
"Agar visi misi bupati dapat dijalankan maka pemkab harus memberikan pelayanan kesehatan gratis secara menyeluruh melalui program lain, tanpa menghapus program BPJS, yang artinya masyarakat yang tidak sanggup masuk sebagai peserta BPJS, maka mereka dilayani secara gratis melalui program itu," urainya.
Lebih lanjut Abdul Salam Daeng Bali menjelaskan bahwa program tersebut tidak melanggar undang undang yang ada sebab dalam aturan lainnya disebutkan bahwa pemerintah daerah dibolehkan membuat program lain untuk melayani masyarakat melalui anggaran pada SKPD yang
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sinjai dr. Andi Suryanto Asapa sepakat dengan usulan tersebut, namun untuk merealisasikan program itu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. (AaNd)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar