Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Sinjai Andi Veronika Amier saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jumat (18/9/20).
Alokasi dana kelurahan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia dan fokusnya untuk meningkatkan percepatan pemerataan pembangunam di kelurahan dan menunjang kesejaheraan masyarakat.
Setiap kelurahan di Sinjai masing-masing mendapatkan Rp. 381.819.000 per kelurahan dari DAU tambahan pemerintah pusat dan pagu anggaran dari alokasi APBD Kabupaten sebelum refocusing anggaran sebesar Rp 510.341.553 per kelurahan.
Berdasarkan Permendagri nomor 130 tahun 2018, anggaran kelurahan ini diperuntukkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Untuk pembangunan sapras kelurahan, kata Veronika digunakan untuk pembiayaan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Diantaranya pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sapras lingkungan pemukiman, sapras transportasi, sapras kesehatan, dan sapras pendidikan dan kebudayaan.
Rincian Sapras Lingkungan seperti untuk jaringan air minum, drainase dan selokan, serta untuk sarana pengumpulan dan pengolahan sampah. Untuk sapras transportasi diantaranya jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, dan sapras transportasi lainnya.
Rincian Sapras Kesehatan diantaranya MCK untuk umum, Posyandu serta sapras kesehatan lainya. Sedangkan untuk Pemberdayaan Masyarakat terdiri dalam enam kelompok, yakni pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
"Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurajan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan, sedangkan unuk pelaksanaan anggaran unuk kegiatan pembangunan sarpras ldan pemberdayaan masyarakat melibatkan krlompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan tersebut, " ungkapnya.
Alokasi dana kelurahan tersebut kata Veronika srjalan dengan visi dan misi Bupati Sinjai Andi Seto Asapa dan Wakil Bupati Hj. A. Kartini Ottong dimana pembangunan infrastruktur adalah salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Sinjai untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya akses jalan yang baik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
"Jadi pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus di desa saja akan tetapi sejak tahun 2019 lalu dengan adanya dana kelurahan, kita sudah bisa bangun jalan lingkungan, drainase dan sarpras lainnya termasuk kegiatan pemberdayaan. Sehingga komitmen Bupati Sinjai agar pembanguan merata disetiap desa/kelurahan dapat terwujud," ucapnya.
Adapun realisasi penggunaan anggaran kelurahan yang berasal dari DAU hingga saat ini mencapai Rp 1, 64 milyar rupiah dari total Rp. 4,96 milyar untuk 13 kelurahan.
"Pencairan dari dana DAU ini dibagi dua tahap, untuk tahap pertama 50 persen beberapa waktu lalu dan untuk tahap kedua 50 pwrsen akan segera dicairkan. Pencairan tahap kedua ini syaratnya adalah 50 persen dana dari tahap pertama sudah terserap dan Alhamdulillah kita di Sinjai sudah memenuhi persyaratan tersebut, " jelasnya.
Sekedar diketahui 13 kelurahan di Sinjai yang mendapatkan dana kelurahan masing-masing 6 kelurahan di Sinjai Utara yaitu Balangnipa, Lappa, Biringere, Bongki, Lamatti Rilau dan Alehanuae.
Selanjutnya, kelurahan Samataring (Sinjai Timur), Sangiaserri (Sinjai Selatan) , Tassililu dan Balakia (Sinjai Barat), Mannanti (Tellulimpoe), Pasir Putih (Sinjai Borong) dan Samaenre (Sinjai Tengah).
Tidak ada komentar :
Posting Komentar