MC-SINJAI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sinjai, Selasa (29/3) bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.
Acara tersebut dibuka Oleh Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya dan dihadiri oleh Ketua BPK RI DR.H. Harry Azhar Azis, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR. Budiarso Teguh Widodo dan Anggota DPR RI H.A. Akmal Pasluddin.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR. Budiarso Teguh Widodo dalam arahannya mengatakan, bahwa Pada tahun 2016, orientasi kebijakan anggaran utk daerah meningkat menjadi 770 Triliun Rupiah dibanding tahun lalu yang berkisar 665 Triliun Rupiah.
Khusus anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 60 Triliun, meningkat dibanding anggaran Dana Desa tahun 2015 yaitu sebesar Rp 37 Triliun. Dengan adanya sumber pendapatan yang semakin besar, maka tanggung jawab kepala desa untuk mengelola keuangan desa juga semakin besar.
Untuk itu,Pemerintah mendorong agar desa menggunakan Dana Desa tersebut untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal dan dilakukan secara padat karya. Dengan cara ini, diharapkan penggunaan Dana Desa dapat memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
"Dengan prinsip ini secara tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran di suatu desa sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," jelasnya. (AaNd)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar