MC-SINJAI, Guna memaksimalkan pengelolaan APBD di tiap SKPD di lingkungan Pemkab Sinjai. Tahun 2015 ini Pemkab Sinjai akan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2013.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual akan memberikan perubahan yang besar pada sistem pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan daerah Kabupaten Sinjai. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Daerah Sinjai, H. Taiyeb A. Mappasere
Dijelaskannya, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan di dalam APBD.
Yang paling berbeda dengan sistem kas basic atau basik menuju kas, terangnya, dimana Dengan sistem SAP berbasis akrual penerimaan akan menjadi piutang.
"Kalau target penerimaan yang telah dituangkan di dalam APBD tidak tercapai, maka SKPD wajib menutupinya sampai angka penerimaan sesuai dengan target. Jadi harus benar-benar diperhitungkan, sehingga SKPD tidak tekor atau rugi nantinya," jelas Taiyeb. (AaNd)
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual akan memberikan perubahan yang besar pada sistem pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan daerah Kabupaten Sinjai. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Daerah Sinjai, H. Taiyeb A. Mappasere
Dijelaskannya, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan di dalam APBD.
Yang paling berbeda dengan sistem kas basic atau basik menuju kas, terangnya, dimana Dengan sistem SAP berbasis akrual penerimaan akan menjadi piutang.
"Kalau target penerimaan yang telah dituangkan di dalam APBD tidak tercapai, maka SKPD wajib menutupinya sampai angka penerimaan sesuai dengan target. Jadi harus benar-benar diperhitungkan, sehingga SKPD tidak tekor atau rugi nantinya," jelas Taiyeb. (AaNd)
